Header About

Kapabilitas BPPDAN

Dengan pengalaman selama 27 tahun untuk mengelola data asuransi nasional, BPPDAN didukung dengan sumber daya manusia yang terampil dan berpengalaman.
 

Infrastruktur

1. Pengembangan Sistem Sesi & Klaim Business to Business (B2B) untuk pengumpulan data.

2. Database komprehensif dengan 41 atribut.
3. Data center mutakhir.
4. Dedicate Server untuk pengolah data dan database.
5. Kapasitas penyimpanan data sebanyak dua juta data per tahun dan database selama 27 tahun.
6. Data Recovery Center di Batam
7. Disaster Recovery Center di Batam.
8. Software Prophet Professional, Easy Fit, Matlab, Oracle Form dan Oracle Report.

Disamping itu, BPPDAN juga bekerjasama dengan FMIPA Institut Teknologi Bandung untuk mengembangkan Metodologi Tarif Asuransi Harta Benda di Indonesia.


Perkembangan Treaty BPPDAN

Dalam tugasnya untuk membentuk Data Statistik Nasional, BPPDAN bekerja dengan menerapkan sesi wajib yang diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jendral Lembaga Keuangan No. 2149/LK/2004 tanggal 24 Mei 2004 dan Adendum No. 5443/LK/2004 tanggal 25 Oktober 2004 tentang sesi wajib treaty.

Sesi wajib treaty yang dimaksud adalah 2,5% dari Nilai Pertanggungan atau maksimal Rp 500.000.000.- setiap risiko. Sesi wajib treaty yang diterima oleh BPPDAN kemudian diolah oleh Indonesia Re yang memiliki tugas sebagai administrator data asuransi harta benda konvensional dan Reindo Syariah untuk data asuransi harta benda syariah.



Dalam perjalanannya, jumlah sesi wajib treaty tidak selalu 2,5% dari Nilai Pertanggungan atau maksimal Rp 500.000.000.- setiap risiko, namun selalu berubah sesuai dengan regulasi yang ada. Perkembangan jumlah sesi wajib dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Sebagai konsekuensi menerima sesi wajib dari seluruh perusahaan asuransi umum di Indonesia, BPPDAN juga memiliki kewajiban untuk membayar klaim sebesar partisipasinya dalam suatu risiko. Namun demikian, sama halnya dengan perusahaan reasuransi yang ada di Indonesia, BPPDAN memiliki beberapa pembatasan pada treaty, sebagai berikut :

  1. Reinsurance Treaty (Proportional and Non Proportional) Business.
  2. Retrocession Business.
  3. Inward Facultative Business.
  4. Pool Business such as Konsorsium Asuransi Risiko Khusus (KARK).
  5. Excess of Loss/First Loss/Layered and PML Basis Insurance and Reinsurance Business.
  6. Extra Contractual Obligations Exclusion Clause.
  7. Nuclear Energy Risk Exclusion Clause 1994 - NMA 1975 (A).
  8. War and Civil War Exclusion Clause NMA 464.
  9. Seepage and Pollution Risk - NMA 1685.
  10. Riot, Strikes, Malicious Damage greater than 4.1. A less terrorism and sabotage (as per NMA 2921).
  11. Electronic Date Recognition Endorsement A; NMA 2800 11/12/1997.
  12. Transmission & Distribution Lines Exclusion Clause.
  13. IT Hazard Clarification Clause NMA 1992 - 12/11/01.
  14. Cyber Exclusion Clause - NMA 2915.
  15. Pasar Traditional Risk - Code 2935.
Kirim Pesan

Your message was successfully sent!